KONI Makassar Rasionalisasi Anggaran Cabor Jelang Porprov 2026

MAKASSAR – Persiapan kontingen Kota Makassar menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026 memasuki tahap yang tidak kalah penting dari persiapan atlet. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar mulai membedah satu per satu usulan anggaran dari cabang olahraga (cabor) yang akan berlaga di Bone dan Wajo.

Proposal yang diajukan cabor tidak langsung disetujui. Setiap komponen anggaran terlebih dahulu melewati proses asistensi dan rasionalisasi oleh tim auditor KONI Makassar.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran yang nantinya digunakan benar-benar menggambarkan kebutuhan program, memiliki dasar yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Bukan Sekadar Memotong Anggaran

Ketua Tim Auditor KONI Kota Makassar, Ayuzar, menegaskan proses rasionalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk memangkas nominal yang diajukan cabor.

Menurutnya, tim justru melakukan pembahasan bersama pengurus cabor untuk mengetahui kebutuhan riil di lapangan.

“Tugas tim rasionalisasi adalah melakukan asistensi dan evaluasi terhadap seluruh proposal yang masuk dari cabang olahraga,” ujar Ayuzar, Jumat (31/7).

Tim auditor akan melihat setiap item yang tercantum dalam proposal, termasuk keterkaitannya dengan kebutuhan pembinaan, persiapan atlet, dan program menuju Porprov Sulsel 2026.

“Jadi bukan sekadar melihat besar kecilnya angka, tetapi memastikan anggaran itu memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Artinya, angka yang lebih besar tidak otomatis menjadi persoalan, sepanjang terdapat kebutuhan dan dasar perencanaan yang dapat dijelaskan.

Sebaliknya, komponen yang tidak memiliki urgensi atau masih memungkinkan diefisienkan akan dibahas kembali bersama cabor.

Proposal Dibedah Satu per Satu

Dalam proses asistensi, masing-masing cabang olahraga diminta menjelaskan kebutuhan yang mereka ajukan.

KONI Makassar tidak menerapkan pola bahwa proposal yang sudah masuk otomatis menjadi angka final. Setiap pengajuan masih terbuka untuk dibahas dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan aktual.

“Setiap pengajuan anggaran akan kami asistensi. Cabang olahraga tidak serta-merta memasukkan anggaran lalu langsung disetujui,” kata Ayuzar.

“Kami akan berdiskusi bersama, melihat kebutuhan riil di lapangan, kemudian melakukan penyesuaian apabila terdapat komponen yang masih bisa diefisienkan atau perlu dilengkapi. Dengan cara ini, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan anggaran,” jelasnya.

Pola tersebut membuat proses rasionalisasi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Ada ruang bagi KONI dan cabor untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan program sebelum anggaran ditetapkan.

Setiap Rupiah Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Bagi Ayuzar, rasionalisasi juga berkaitan dengan pembenahan tata kelola organisasi.

Pengelolaan anggaran olahraga, menurutnya, harus didukung administrasi yang tertib agar setiap penggunaan dana memiliki tujuan dan dasar yang jelas.

“Ini kami lakukan agar kita semua tertib administrasi. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan administrasi yang tertib, pelaksanaan program pembinaan olahraga juga akan berjalan lebih baik dan transparan,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, proses penyusunan anggaran diharapkan tidak hanya menghasilkan angka pembiayaan, tetapi juga dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program masing-masing cabor.

Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, memberikan dukungan terhadap proses rasionalisasi yang dilakukan tim auditor.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi bagian dari tata kelola organisasi, termasuk dalam menentukan dukungan pembiayaan kepada setiap cabang olahraga.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah rasionalisasi ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi yang kami pegang dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan dukungan yang proporsional bagi setiap cabang olahraga,” ujar Ismail.

Ia menilai proses tersebut tidak berhenti pada fungsi pengawasan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet.

“Proses ini bukan sekadar kontrol anggaran—melainkan upaya strategis untuk memaksimalkan hasil pembinaan atlet demi nama baik Kota Makassar di Porprov,” lanjutnya.

Menyatukan Anggaran dengan Kebutuhan Atlet

Tahap akhir dari proses ini diharapkan menghasilkan dokumen anggaran yang lebih realistis dan terukur untuk masing-masing cabang olahraga.

Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebutuhan pembiayaan kontingen Kota Makassar menuju Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo.

Dengan proses asistensi yang dilakukan sejak awal, KONI Makassar berupaya memastikan dukungan terhadap cabor tetap diberikan berdasarkan kebutuhan program, bukan semata berdasarkan besaran proposal yang diajukan.

Bagi KONI Makassar, tantangannya bukan hanya menyiapkan atlet untuk bertanding, tetapi juga memastikan seluruh sumber daya yang menopang persiapan tersebut dikelola secara tepat.

Dari meja auditor inilah, proposal puluhan cabang olahraga sedang disaring menjadi kebutuhan yang lebih terukur—agar ketika kontingen Makassar bertolak ke Bone dan Wajo, dukungan anggaran yang dibawa benar-benar memiliki tujuan yang jelas: menunjang perjuangan atlet di arena Porprov 2026.